DPR meminta Pertamina menambah jumlah keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dirasa kurang untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat setempat.

          Hal itu disampaikan Ketua Tim Komisi VII DPR Totok Daryanto (F-PAN) kepada Parlementaria disela kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin, (1/12) kemarin. Kunjungan spesifik Komisi VII DPR selain meninjau penyaluran BBM bersubsidi, juga melakukan kunjungan ke sejumlah SPBU di kota Palangkaraya.

          “Di Palangkaraya ini, SPBU dirasakan masih kurang dan Pertamina juga sudah menyadari dan akan diupayakan untuk segera menyediakan penambahan fasilitas SPBU untuk kepentingan masyarakat supaya semua bisa mendapatkan BBM subsidi,” kata Totok.

          Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku sudah menyampaikan persoalan kurangnya jumlah SPBU di Palangkaraya kepada Pertamina. Pertamina, kata Totok, bahkan sudah menyanggupi untuk menambah jumlah SPBU. “Pertamina juga sudah menyanggupi dan sedang dicari alternatif-alternatif lain, termasuk jenis SPBU yang lebih kecil dari yang ada sekarang. Ini termasuk yang jadi pertimbangan Pertamina, agar masyarakat lebih mudah terlayani,” ujarnya.

          Minimnya jumlah SPBU berdampak pada hadirnya pengecer BBM yang menjual harga lebih tinggi kepada masyarakat. Untuk itu pihaknya berharap, daerah yang belum terlayani hadirnya SPBU, diharapkan Pemda bisa membuat aturan supaya tidak tumpang tindih, misalnya saja di dekat SPBU jangan sampai ada pengecer termasuk juga tempat yang jauh yang belum terlayani SPBU bisa dengan diatur oleh Pemda bersama dengan Pertamina. Karena sekarang ini harga di pengecer berlipat lipat, dari harga normalnya,” katanya.

          Terkait kunjungannya ke sejumlah SPBU, Totok mengatakan Palangkaraya termasuk daerah normal yang tidak mengalami antiran BBM pada saat pemerintah menaikkan harga BBM baru-baru ini. “Artinya kebutuhan masyarakat cukup, berarti masyarakat secara tidak langsung terpenuhi untuk kebutuhan dari BBMnya,” ujarnya.

          Lain halnya dengan situasi pada tahun 2012, dimana Palangkaraya sempat terjadi antrian BBM yang cukup tinggi. “Karena pada saat itu kuotanya kurang untuk daerah disini. Tetapi sekarang kelihatannya sudah cukup perhitungannya sudah benar atau mungkin semakin  baik tata kelolanya sehingga tidak ada perembesan BBM bersubsidi ke industri,” jelasnya.

         Kunjungan spesifik Komisi VII DPR juga dihadiri, sejumlah anggota Komisi VII DPR diantaranya, Neni Moerniaeni (Fraksi Partai Golkar), Katherine A Oendoen (Fraksi Partai Gerindra), M Zairullah (FPKB) dan Jamaluddin Jafar (FPAN). (nt), foto : nita juwita/parle/hr.